Gambar dari liputan6.com

Apakah Kuliner Aspal Akan Resmi di Indonesia?

Jalan Tol adalah topik hangat menjelang pilpres 2019 bahkan #makantuhjalantol sempat menjadi trending terutama dari pihak yang menganggap bahwa Pembuatan Tol hanyalah buang-buang APBN dan kurang diperhatikannya aspek-aspek sosio kultural do dalamnya. Hal ini wajar saja jika melihat iklim Pemilu yang panas, namun ada unsur ketidakwajaran.

Memakan aspal tentu bukan pilihan kuliner yang lagi Happening, tapi reaksi politik murni setelah Walikota Semarang Hendrar Prihadi
bahwa “Yang Tidak Mau Dukung Pak Jokowi Jangan Pake Jalan Tol” hal ini dalam acara silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di Semarang pada hari Sabtu 2 Februari 2019, dikutip dari Video Yotube Tribun Jateng di bawah ini

Walaupun beliau telah cuti dan ini adalah acara Gladi Bersih ketika menyatakan ini namun sebagai seorang yang masih menjabat publik ini adalah Blunder Keras Karena narasi “Tol Jokowi” mulai muncul yaitu tol punya jokowi bukan Indonesia, dan tentunya karena iklim pemilu ini adalah narasi yang cukup memotivasi pihak oposisi.


Membahas Tol di Era Jokowi

Setelah membahas kisah di balik rencana kuliner aspal mari kita membahas perlahan tentang tol di era jokowi dimana sebagian besar pendukung maupun oposisi lupa bahwa tidak semua tol di inisiasi oleh pemerintahan sekarang secara murni namun ada yang sudah lama namun baru di eksekusi di era Jokowi, Kita akan memakai studi kasus Trans Jawa

Sejarah Singkat Tol Trans Jawa

Sebenarnya ini adalah proyek lama yang sudah ada sejak 20 tahun yang lalu namun belum ada yang bisa menyelesaikan sepenuhnya, Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tol Trans Jawa hingga Surabaya ditargetkan rampung pada 2014, kemudian targetnya diperlonggar hingga 2019 karena masalah klasik pembebasan lahan. Pemerintahan berganti, proyek Trans Jawa untuk Cikampek-Surabaya dikebut dan harus tuntas pada 2018. Pada Juni 2015, ruas Cikampek-Palimanan yang merupakan ruas terpanjang Trans Jawa tuntas dan beroperasi.  dikutip dari tirto.id,”Ambisi Menyambungkan Jawa dengan Tol”,oleh Suhendra , (17/10/2016)

Dan Tentu kita masih ingat Brexit 2016 Yaitu Tragedi Mudik 2016 di Pintu Tol Brebes Timur bahkan sampai ada yang meninggal dunia. tentunya hal ini masuk dalam sejarah Tol di Era Jokowi dimana tidak semua cepat itu baik.

Investasi Yang Tak Main-Main

Tabel dibawah menunjukkan total investasi yang diperkirakan sebesar 67,94 Triliun Rupiah dengan perincian :

NoRuas JalanPanjang (km)Investasi total (Rp Triliun)Investasi/km (Rp miliar)
1Pejagan-Pemalang57,56,84119,0
2Pemalang-Batang39,24,08104,1
3Batang-Semarang74,211,05148,9
4Semarang-Solo72,947,3100,1
5Solo-Ngawi90,425,1456,8
6Ngawi-Kertasono49,513,8277,2
7Gempol-Pasuruan34,152,7781,1
8Pasuruan -Probolinggo453,5578,9
9Probolinggo-Banyuwangi163,8323,39142,8

Data dilansir dari cnbcindonesia.com,”Diprotes Karena Mahal, Berapa Investasi Jalan Tol Trans Jawa?”, oleh Taufan Adharsyah ,(4/02/2019)

Jumlah ini sangat fantastis walaupun dilakukan bertahap, bayangkan saja dalam pembahasan admin tentang Hutang Negara ditemukan bahwa dalam Realisasi APBN 2018 Pemerintah mengambil hutang untuk investasi sebesar 66 Triliun jadi secara kasar proyek Tol Trans Jawa adalah salah satu proyek ambisius berskala Nasional.

Suka Tak Suka Wajar saja pihak oposisi memakai isu ini sebagai salah satu alasan pemborosan APBN bagian infrastruktur, walaupun faktanya sudah jadi toh akan dipakai juga

Respon Para Subscriber Jalan Tol

Jalan Tol bisa disamakan dengan Game Online dengan biaya bulanan dan Channel Youtube, produksi besar tapi tidak ada pemakai berkala dan rutin tetap saja akan rugi

Subscriber dari Jalan Tol adalah

A.Pemilik Mobil pribadi: Untuk mereka yang mau cepat dan bawa banyak penumpang…. Simpel

B.Pengusaha logistik dan distribusi seperti truk dan Kurir : Mereka mengeluhkan tentang harga karena terlalu mahal , hal ini diwakili oleh
Wakil Ketua Umum Aptrindo Nofrisel  :
“Biaya untuk jalur darat itu berkontribusi 39 persen dari total logistik. Kalau bisa menurunkan atau menaikkan tarif yang berimplikasi pada jalur darat, maka pengaruhnya akan besar sekali. Harapan kita tarif ini bisa turun sekitar 20 persen,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu ( 6/2), dikutip dari REpublika.co.id,”Pengusaha Truk Berharap Tarif Tol Trans-Jawa Turun 20 Persen”, (06/02/2019)

C.Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) : Berbeda dari pengusaha logistik pengusaha bus menyambut hal ini dengan suka cita pasalnya mereka berharap bahwa dengan tol ini maka minat masyarakat akan tinggi kembali untuk naik bus AKAP. Seperti yang dijelaskan IPOMI ( Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia)  , Tol Trans Jawa bakal membuat bisnis bus AKAP kembali cerah lagi. Ada dua faktor yang membuat IPOMI yakin, yaitu waktu tempuh yang lebih cepat dan harga tiket yang akan lebih rendah ketimbang saat ini.

“Waktu yang pendek bisa menarik orang untuk lebih gemar berjalan [menggunakan bus]. Untuk rute Jakarta-Surabaya mungkin tidak terlalu besar dampaknya, justru lebih hidup itu di wilayah tengah-tengah,” tutur  Kurnia Lesani Adnan, Ketua IPOMI kepada Tirto. dilansir dari tirto.id, “Tol Trans Jawa Lengkap, Berkah Bisnis Bus AKAP”,oleh Oleh: Ringkang Gumiwang, ( 3 Desember 2018).

Dengan Kata lain Bus AKAP mendapat keuntungan dari harga tiket yang tetap atau minimal stabil , jarak yang berkurang serta akan menjamurnya bus tingkat

Kritik Tol Sah-Sah Saja : Review Real Mudik 2019

Mengkritik Tol dasarnya wajar dan belum tentu anda adalah seorang anti kemajuan, toh kita di negara demokrasi oleh karena itu izinkan admin menyarankan 3 Kriteria untuk orang awam mengkritik tol

A. Kualitasnya : Jangan malu untuk mengkritik jalan yang rusak toh anda bayar , Tol Bolong Sama Aja Bohong

B. Harganya : Tol itu untung rugi tergantung subscribernya yaitu mereka yang rutin memakai, jangan malu bila bilang ini terlalu mahal seperti apra pengusaha logistik.

C. Dampak Sosial : Hal inilah yang menjadi Bola Liar pembicaraan ini dimana efek dari jalan tol adalah kesejahteraan bagi yang bisa memanfaatkannya. Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa UMKM akan dilibatkan dan tentu saja ini masih sebatas pendapat. Namun yang lebih diwaspadai sebenarnya adalah naiknya harga tanah sekitar sehingga akan ada dilema mempertahankan tanah hijau/ pertanian atau mengubahnya menjadi lahan property