Jokowi menekankan pentingnya e-governance dalam hal budgeting / anggaran, lelang, dan fasilitas kebijakan publik lainnya sehingga proses ini menjadi cepat dan transparan sehingga tidak bisa di korupsi.Serta memperkenalkan Mal Pelayanan Publik pada masyarakat

“Kita melaunching Mal Pelayanan Publik yang ke-12 di Indonesia dan yang pertama di Jawa Tengah. Di Pulau Jawa, baru ada dua MPP, yakni di Jatim dan Jateng. Di Jabar dan DKI, juga belum ada,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin , dikutip dari detik Jumat (18/1/2019)

Mall Pelayanan Publik pada dasarnya adalah pusat pelayanan publik terpadu dengan kenyamanan ala mal komersial.

Prabowo menyatakan lebih penting meningkatkan kesejahteraan pegawai bukan kemajuant teknologi semata yang akan dilakukannya setelah menaikkan tax ratio menjadi 16 % dan menurut admin Prabowo merespon buruknya nasib honorer di pemerintahan ini.

Prabowo kembali menegaskan kenaikan tax ratio sebagai salah satu pondasi kampanyenya,

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa tax ratio merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan produk domestik bruto (PDB) di masa yang sama.

Prastowo juga menjelaskan bahwa tax ratio diartikan ke dalam dua hal, yakti arti sempit dan arti luas. Jika arti sempit maka lingkupnya hanya penerimaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sedangkan arti luas, maka penerimaan yang berasal dari pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) SDA.

Berikut data tax ratio berdasarkan data Kementerian Keuangan:
– Tax ratio 2014 sebesar 13,7%
– Tax ratio 2015 sebesar 11,6%
– Tax ratio 2016 sebesar 10,8%
– Tax ratio 2017 sebesar 10,7%
– Tax ratio 2018 sebesar 11,6% (outlook)
– Tax ratio 2019 sebesar 12,2% (target APBN)

dikutip dari detikfinance