A. Stunting
Terjadi Perdebatan dimana Ki Ma’aruf amin mengkritik kebijakan “sedekah putih” paslon 2 karena mendistorsi ide bahwa stunting adalah karena susu padahal 1000 hari adalah penyebab utama stunting dari dijanin sampai menyusui, serta menunjukkan kartu Sembako murah sebagai cara memperbaiki gizi

Sandi membalas dengan tidak menghina dan bahwa ada ibu yang air susunya kurang lancar sehingga harus diberikan formula dan siapapun yang memerintah harus menyelesaikan permasalahan .Menurut penulis ada kebenaran dari pendapat diatas dimana kondisi ibu itu berbeda-beda terutama yang hamil di usia tua karena stunting itu disebabkan dari kebersihan,asupan gizi, serta pada akhirnya pengetahuan sang ibu.

Selain itu isu stunting juga perlu di tambahi adalah fakta bahwa tingkat stunting menurun dari tahun 2013 yaitu 37,2 % menjadi 30,8% pada tahun 2018 namun terjadi kenaikan dan juga penurunan diantaranya kenaikan. pada 2015 angka stunting mencapai 29 persen. Setahun setelahnya, tingkat stunting mencapai 27,5 persen. Pada 2017, angka stunting naik lagi menjadi 29,6 persen. Pada 2018 angkanya menjadi 30,8 persen. ,dikutip dari fact checker CNNindonesia

B. BPJS

Keberanian Sandiaga Uno untuk memperbaiki bpjs dalam 200 hari memberikan kesan yang kuat dalam perdebatan ini ,dibandingkan Ki Ma;aruf Amin yang juga berniat memperbaiki namun tidak memberi semacam jangka waktu penilaian

BPJS mengalami defisit karena 2 faktor utama

A. Kekurangan Pendapatan dimana sekitar 118 juta dari 215 juta anggota adalah Penerimba Bantuan Iuran (PBI) yaitu mereka yang disubsidi oleh pemerintah dengan hanya membayar 25.000 rupiah, memang niat ini sangat baik namun ketika jasa asuransi tidak bisa memenuhi premi melalui anggotanya maka ia akan bermasalah atau dalam hal ini harus diberikan subsidi oleh pemerintah dimana yang terakhir adalah subsidi 5,2 Triliun Rupiah pada Desember 2018.

Sebelumnya, pada September 2018 pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Dana talangan Rp 4,9 triliun itu berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018. Sementara per September, tunggakan sudah mencapai Rp 7,05 triliun. dikutip dari kompas.com, “Pemerintah Kembali Suntik BPJS Kesehatan Rp 5,2 Triliun “, oleh ihsanuddin, (5/12/2018)

B. Dugaan praktek yang buruk dan kurang efisien sehingga harus sering di audit, alasan yang sangat simpel tapi rumit jika ingin didetailkan, mereka yang pernah memakai pasti akan tahu seperti kebijakan yang berubah mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,

Pada Akhirnya pernyataan Sandiaga Uno lebih menciptakan kesan dan pesan dalam pembahasan ini