(gambar dari suara.com)

Pemilu Adalah Pesta yang Panitianya Harus Siap dan Jelas

Pemilu adalah pesta dalam demokrasi dimana pada moment ini rakyat yang berhak memilih pemimpin tertinggi NKRI dan juga legislatif. Layaknya segala jenis pesta tentu pihak penyelenggara dan Panitia haruslah menyiapkan segala sesuatunya agar mereka yang berpartisipasi bisa nyaman dan mendapatkan manfaat

DPT(Daftar Pemilih Tetap ) dalam Pemilu adalah layaknya undangan ke pesta dimana hanya mereka yang memenuhi syarat yaitu membawa E-KTP atau bagi yang sedang tidak tinggal sesuai dengan domisili di KTP bisa berkoordinasi dengan kelurahan atau datang saja ke TPS, dikutip dari idntimes.com,”Bagaimana Mekanisme Menjadi Pemilih di Pemilu 2019?”, oleh Afriani Susanti (30/12/2018)

Bayangkan anda mendapat undangan tamu ke pernikahan mantan namun tidak masuk daftar tamu, pasti rasa sakitnya akan ekstra

Permasalahan DPT 2019 : WNA bisa Memilih Hingga Laporan Oposisi

Permasalahan yang sebelumnya adalah WNA yang memiliki E-KTP yang masuk ke dalam DPT, tidak ada aturan yang melarang WNA untuk mendapatkan E-KTP, namun mereka tidak berhak memilih kecuali yang telah di naturalisasi.

KPU sudah mencoret 101 WNA yang diberikan hak pilih,

“Sudah dicoret semua karena yang bersangkutan masuk kategori TMS, Tidak Memenuhi Syarat,” sambungnya.

Menurut Viryan, Dukcapil telah terlebih dulu melakukan sinkronisasi sebelum menyerahkan data ke KPU. Sehingga menurutnya KPU telah menyelesaikan kasus tersebut dengan melakukan pencoretan.

“Karena Dukcapil sudah mensinkronkan data tersebut, jadi mestinya sudah selesai dengan kami langsung coret,” kata Viryan.dikutip dari detik.com, “KPU: Masalah e-KTP WNA Masuk DPT Sudah Selesai”, oleh Dwi Andayani, (07/03/2019)

Belakangan ini masalah DPT kembali dibawa kedepan umum oleh pihak oposisi dimana terdapat 17,5 DPT Ganda yang perlu dicurigai,

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo :

“Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll,” kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3). dikutip dari detik.com, “BPN Sebut Ada 17,5 Juta DPT Ganda, Ini Penjelasan KPU”, oleh Yulida Medistiara , (11/03/2019)

KPU merespon dengan menyatakan,

“Dari 17,5 juta, ini bukan data invalid, tapi yang menurut pandangan BPN 02 perlu dikonfirmasi. Jadi hasil konfirmasinya adalah 17,5 juta itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok, yaitu yang tanggal dan bulan lahirnya, tanggal 1 bulan 7, yang kedua tanggal 31 bulan 12, yang ketiga tanggal 1 bulan 1,” kata komisioner KPU Viryan Aziz, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). dikutip dari sda

Pihak Kemendagri juga merespon dengan mengatakan bahwa hal ini adalah wajar karena ada aturan bagi mereka yang tidak ingat maka akan dimasukkan melalui tanggal yang diingat

“Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat,” papar Zudan. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. “Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya,” ujar Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari kompas.com, “Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasannya…”, oleh Fabian Januarius Kuwado, (11/03/2019)

Melaporkan Sesuatu yang Dinilai Tidak Wajar adalah Waras

Laporan pihak oposisi mengenai kasus diatas sudahlah benar karena mereka melaporkan melalui channel yang sah kepada kekhawatiran akan kecurangan dalam pemilu. Dan tentu sebelum ada penyelidikan lebih teliti dan mari kita menunggu solusi yang lebih detail tentang permasalahan ini terutama jika sampai ke pihak kepolisian

Pemilu Yang Waras adalah Pemilu Yang Lancar dan Sah