gambar diambil dari futureloka.com

Pemberantasan Terrorisme Bertumpu pada Operasi Intelijen

Dengan kata lain hanya para intel dan yang berwenang yang tahu tujuan sebenarnya karena memiliki informasi rahasia dan akurat dari sumber yang “tak bisa disebutkan”, sementara para awak media, masyarakat umum termasuk netizen hanya bisa menerka saja melalui data-data yang beredar luas

Setelah Informasi dari intel sudah diverifikasi barulah operasi dibantu oleh oknum bersenjata untuk melakukan pengepungan atau penyerangan Covert / tersembunyi dimata publik, yang wajarnya baru di publikasikan melalui persetujuan.

Bagaimana menyikapi pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan tokoh terrorisme ?, apakah ada istilah kemanusiaan bagi mereka yang tak bermain dalam aturan yang sama ?

Pendekatan HAM untuk Terroris : Mengurangi Martir

Pemerintah Indonesia tetap mengutamakan HAM para Terroris, walaupun mereka tidak bermain dalam aturan yang sama terlebih mereka yang membom wilayah sipil dan merengut nyawa tak bersalah seperti contohnya Bom Bali 1 2002 dan Bom Bali 2 2005,

Anggapan dasar pemerintah adalah mengurangi martir karena bagi organisasi terroris Martir adalah seperti penyemangat gerakan dan tokoh terorrisme meninggal dalam kurungan pemerintah adalah narasi yang menjual. Hal ini lah yang pemerintah Indonesia tetap memberi fasilitas kesehatan pada Ba’asyir

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan Presiden Filipina Duterte di Marawi yang mengutamakan serangan militer sehingga Kota Marawi menjadi kota tempat berperang

Bebas Bersyarat, Bisakah ?

Mahfud MD berpendapat

“Bebas bersyarat saja kalau hukum yang sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Karena menurut hukum yang berlaku sekarang, untuk bebas bersyarat itu harus menjalani dua per tiga dari keseluruhan masa hukumannya,” jelasnya. “Pak Abu Bakar Ba’asyir ini kan dihukumnya 2011, dan sekarang baru tahun 2019 awal. Padahal hukumannya 15 tahun. Berarti kira-kira kan masih 2 tahun lagi kalau mau bebas bersyarat,” sambung dia.

“Saya kira untuk sekarang itu belum bisa (Ba’asyir) mau langsung dikeluarkan. Kecuali mau mengubah peraturan untuk keperluan Ba’asyir. Mengubah peraturan hanya untuk keperluan Ba’asyir bisa, presiden bisa mengeluarkan Perppu, mengubah undang-undang itu,” terang Mahfud.

Dikutip dari kompas.com,’ “Mahfud MD: Ba’asyir Belum Bisa Dibebaskan, kecuali Presiden Ubah ‘, oleh Devina Halim (22/01/2019)

Dengan kata lain Belum Bisa, Kecuali ada perubahan yang dilakukan Presiden

Dikritik Australia

Australia mengungkapkan kekecewaannya atas prospek ini dimana mereka mengingatkan kembali kejadian Bom bali, jika Ba’asyir dibebaskan maka hal ini akan melukai para sanak family korban, respon pemerintah adalah mengutamakan kedaulatannya dan tidak mau disetir negara lain

Kesimpulan

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir sebenarnya bisa dikatakan WARAS, Jika konteksnya adalah pembebasan bersyarat dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendekatan HAM dalam menghadapi Terrorisme.

Toh jadi tidaknya, Abu Bakar Ba’asyir tetap dijaga kesehatannya untuk menghindarinya menjadi “Martir yang disiksa”